Pasal 476 KUHP Baru tentang Pencurian: Unsur, Ancaman Hukuman, dan Contoh Kasus

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di Indonesia. Mulai dari pencurian telepon genggam, kendaraan bermotor, uang, hingga barang berharga lainnya, seluruhnya dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur yang diatur dalam hukum pidana.

Dalam KUHP Baru yang diatur melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 476. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku yang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.

Lalu, apa yang dimaksud pencurian menurut Pasal 476 KUHP Baru? Apa saja unsur yang harus dibuktikan? Berapa ancaman hukumannya? Simak penjelasan lengkap berikut.

Bunyi Pasal 476 KUHP Baru

Pasal 476 KUHP menyatakan:

"Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."

Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa tidak setiap pengambilan barang otomatis dianggap sebagai pencurian. Ada unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Apa yang Dimaksud Pencurian Menurut KUHP Baru?

Secara sederhana, pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak dengan tujuan untuk menguasai atau memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Pencurian tidak selalu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang menjadi fokus utama adalah adanya tindakan mengambil barang yang bukan miliknya dan adanya niat untuk menguasainya secara tidak sah.

Misalnya:

• Mengambil ponsel yang tertinggal di restoran lalu digunakan sendiri.
• Membawa kabur sepeda motor milik orang lain.
• Mengambil uang dari laci kas tanpa izin pemilik.

Perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana pencurian.

Unsur-Unsur Pasal 476 KUHP Baru

Dalam praktik peradilan pidana, jaksa harus membuktikan seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 476.

1. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum.

Baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dapat dikenakan pasal ini apabila melakukan pencurian di wilayah hukum Indonesia.

2. Mengambil Suatu Barang

Unsur mengambil berarti memindahkan barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan pelaku.

Perbuatan mengambil dianggap selesai ketika pelaku telah memperoleh kendali atas barang tersebut.

Contohnya:

• Memasukkan barang ke dalam tas lalu membawanya pergi.
• Mengambil uang dari laci dan menyimpannya.
• Membawa kendaraan milik orang lain tanpa izin.

3. Barang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Objek yang diambil harus merupakan milik pihak lain.

Jika seseorang mengambil barang yang benar-benar miliknya sendiri, maka unsur ini tidak terpenuhi.

Namun apabila barang tersebut merupakan milik bersama atau berada dalam penguasaan sah orang lain, penilaiannya harus melihat fakta hukum yang ada.

4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki

Pelaku harus memiliki niat untuk menguasai barang tersebut seolah-olah menjadi miliknya.

Niat ini menjadi unsur penting dalam tindak pidana pencurian.

Misalnya:

• Menjual barang hasil curian.
• Menggunakan barang untuk kepentingan pribadi.
• Menyembunyikan barang agar pemilik tidak dapat mengambilnya kembali.

5. Secara Melawan Hukum

Melawan hukum berarti dilakukan tanpa hak atau tanpa persetujuan pemilik.

Apabila seseorang mendapatkan izin dari pemilik barang, maka unsur ini tidak terpenuhi.

Karena itu, hubungan hukum antara pelaku dan korban sering menjadi bagian penting dalam proses pembuktian di pengadilan.

Ancaman Hukuman Pencurian Menurut Pasal 476 KUHP

Pelaku yang terbukti melakukan pencurian dapat dijatuhi:

• Pidana penjara paling lama 5 tahun; atau
• Pidana denda paling banyak kategori V.

Ancaman pidana ini berlaku untuk pencurian dalam bentuk dasar atau pencurian biasa.

Apabila pencurian dilakukan dalam keadaan tertentu yang memberatkan, maka pelaku dapat dikenakan pasal lain dengan ancaman pidana yang lebih berat.

Contoh Kasus Pencurian dalam Kehidupan Sehari-Hari

Agar lebih mudah dipahami, berikut beberapa contoh yang sering terjadi.

Mengambil Ponsel yang Tertinggal

Seseorang menemukan telepon genggam di meja kafe. Alih-alih menyerahkan kepada pemilik atau pengelola, ia membawa pulang dan menggunakannya sendiri.

Dalam kondisi ini terdapat indikasi terpenuhinya unsur pencurian karena terdapat niat untuk memiliki barang yang diketahui milik orang lain.

Mengambil Uang Perusahaan

Seorang karyawan mengambil uang dari kas perusahaan untuk digunakan membayar kebutuhan pribadinya.

Perbuatan tersebut dapat diproses sebagai tindak pidana apabila terbukti dilakukan tanpa hak dan dengan maksud untuk menguasai uang tersebut.

Membawa Kabur Kendaraan Orang Lain

Seseorang mengambil sepeda motor yang terparkir dan membawanya pergi tanpa izin pemilik.

Perbuatan ini merupakan salah satu bentuk pencurian yang paling sering terjadi dan dapat dikenakan Pasal 476 KUHP atau pasal lain yang relevan sesuai keadaan perbuatannya.

Perbedaan Pencurian dan Penggelapan

Banyak masyarakat yang masih keliru membedakan pencurian dan penggelapan.

Pencurian

Pelaku sejak awal tidak memiliki hak atas barang tersebut lalu mengambilnya secara melawan hukum.

Contoh:

Mengambil motor yang terparkir di halaman rumah orang lain.

Penggelapan

Pelaku awalnya menguasai barang secara sah, tetapi kemudian menguasainya untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum.

Contoh:

Meminjam mobil teman selama satu minggu tetapi kemudian menjual mobil tersebut.

Perbedaan ini penting karena dasar pasal yang digunakan juga berbeda.

Apakah Mengambil Barang Temuan Termasuk Pencurian?

Pertanyaan ini sering muncul di masyarakat.

Jawabannya tidak selalu.

Jika seseorang menemukan barang dan berusaha mencari pemiliknya atau menyerahkannya kepada pihak berwenang, maka unsur pencurian sulit dibuktikan.

Namun apabila sejak awal ada niat untuk menguasai barang tersebut dan menggunakannya sebagai milik pribadi, maka dapat timbul konsekuensi hukum pidana.

Penilaian akhirnya akan bergantung pada fakta dan alat bukti yang ditemukan selama proses penyidikan.

Bagaimana Polisi Membuktikan Tindak Pidana Pencurian?

Dalam perkara pencurian, penyidik biasanya mengumpulkan berbagai alat bukti seperti:

• Keterangan saksi.
• Rekaman CCTV.
• Barang bukti hasil pencurian.
• Keterangan ahli apabila diperlukan.
• Petunjuk lain yang relevan.
• Keterangan tersangka.

Alat bukti tersebut digunakan untuk membuktikan seluruh unsur Pasal 476 KUHP di hadapan pengadilan.

Perbedaan Pasal 476 dan Pasal 477 KUHP Baru

Pasal 476 mengatur pencurian biasa.

Sedangkan Pasal 477 mengatur pencurian dengan pemberatan.

Pemberatan dapat terjadi apabila pencurian dilakukan terhadap:

• Benda suci keagamaan.
• Benda purbakala.
• Ternak.
• Barang saat terjadi bencana.
• Rumah pada malam hari.
• Barang yang diambil dengan cara merusak atau membongkar.
• Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama.

Karena dianggap lebih berbahaya, ancaman pidananya lebih tinggi dibanding Pasal 476.

FAQ Pasal 476 KUHP Baru

Apa ancaman hukuman pencurian menurut Pasal 476 KUHP?

Pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Apa unsur utama tindak pidana pencurian?

Mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Apakah pencurian harus dilakukan secara diam-diam?

Tidak. Yang terpenting adalah adanya pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum.

Apakah pencurian bisa diselesaikan secara damai?

Dalam praktik tertentu dapat dilakukan pendekatan restorative justice sesuai syarat yang berlaku, namun tidak semua perkara memenuhi kriteria tersebut.

Apa perbedaan pencurian dan penggelapan?

Pencurian terjadi ketika pelaku mengambil barang yang sejak awal bukan dalam penguasaannya, sedangkan penggelapan terjadi ketika barang awalnya berada dalam penguasaan yang sah.

Kesimpulan

Pasal 476 KUHP Baru merupakan dasar pengaturan tindak pidana pencurian di Indonesia. Seseorang dapat dipidana apabila terbukti mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama 5 tahun atau denda kategori V.

Bagi masyarakat, memahami unsur-unsur pencurian sangat penting agar dapat mengetahui batas antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dapat berujung pada proses pidana. Selain itu, pemahaman yang baik juga membantu korban maupun pelaku memahami hak dan kewajibannya dalam proses hukum.